MAKASSAR, Siar.onine– Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat penataan aset. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara ramah tamah dan silaturahmi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Acara ini dihadiri Staf Ahli Pemda Bone, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kapolsek Palakka yang mewakili Kapolres, serta seluruh jajaran pertanahan Kabupaten Bone. Kehadiran Taufan Pawe juga menjadi saksi penyerahan sertifikat aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Sulawesi Selatan, Raden Agus Mahendra, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan Taufan Pawe. Menurutnya, kehadiran legislator tersebut memberikan dukungan moril yang besar bagi jajarannya. Ia menegaskan peran strategis Kabupaten Bone sebagai salah satu barometer pelayanan pertanahan di Sulawesi Selatan. “Tahun ini Bone termasuk yang harus selesaikan 5.200 PTSL, itu terbesar kedua setelah Gowa,” ujarnya.
Agus Mahendra juga mengapresiasi upaya Taufan Pawe memperjuangkan anggaran di Komisi II DPR RI karena dukungan ini sangat dibutuhkan untuk percepatan layanan. Dari target 730.000 bidang di Sulsel, sekitar 400.000 bidang masih belum bersertifikat. Sinergi yang harmonis, menurutnya, akan mempercepat proses ini, termasuk dalam penertiban aset pemerintah.
Dalam sambutannya, Taufan Pawe menegaskan penataan aset daerah bukan sekadar formalitas, melainkan kunci untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan akuntabilitas. Ia mengisahkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Parepare, di mana ia menantang Kantor Pertanahan setempat untuk menyertifikasi seluruh aset pemkot, termasuk jalan dan lorong. “Setelah saya dapat data, saya anggarkan,” kenangnya. Hasilnya, aset daerah yang berhasil disertifikasi mencapai Rp28 triliun dan prestasi ini mengantarkannya meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia mengakui penataan aset daerah merupakan pekerjaan berat yang hanya dapat diselesaikan dengan kemitraan harmonis bersama ATR BPN. Taufan Pawe juga menceritakan perjuangannya membangun Institut Teknologi Habibie (ITH) di Parepare. Meski terkendala pembebasan lahan, sinergi yang kuat membuat target 30 hektare terlampaui menjadi 34 hektare. Baginya, ini bukti nyata bahwa kolaborasi efektif mampu menuntaskan program strategis.
Ia turut mengingatkan bahwa aset yang tertata rapi menjadi syarat penting dalam laporan auditor BPK, serta berpesan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bone untuk menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik. “Mari kita jaga menteri kita dengan baik agar memberikan dampak yang baik pula dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bone,” ucapnya.
Melalui acara ini, Taufan Pawe menunjukkan peran legislatifnya tidak hanya dalam memperjuangkan anggaran, tetapi juga dalam memastikan implementasi reformasi agraria. Ia berharap Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bone, dapat menjadi role model pelayanan pertanahan di Indonesia melalui sinergi kuat antara pemerintah daerah dan ATR BPN.
